Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng, Jumat (3/7/2026). Mereka sebelumnya telah berdemonstrasi di DPRD Buleleng pada Senin (29/6/2026).
Pada demonstrasi kali ini, mahasiswa menyoroti persoalan jalan rusak, kualitas pendidikan hingga meminta transparansi anggaran penataan kawasan Titik Nol Singaraja.
Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Singaraja, Fauzi Hariri, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya. Kedatangan mereka kali ini sekaligus memastikan DPRD Buleleng mengawal berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Fauzi mengapresiasi Ketua DPRD Buleleng bersedia menerima aspirasi mahasiswa. Meski begitu, ia menilai masih banyak persoalan mendasar di Buleleng yang belum mendapat penanganan maksimal.
Menurut Fauzi, Singaraja sebagai Kota Pendidikan seharusnya didukung infrastruktur yang memadai. Namun, kerusakan jalan di sejumlah titik serta fasilitas publik yang belum layak masih menjadi keluhan warga.
"Kami berharap DPRD membuka ruang diskusi yang lebih intensif mengenai berbagai persoalan infrastruktur di Kabupaten Buleleng," ujar Fauzi, Jumat (3/7/2026)
Selain infrastruktur, mahasiswa juga menyoroti penggunaan anggaran penataan kawasan Titik Nol Singaraja. Mereka meminta pemerintah daerah membuka informasi seluas-luasnya kepada publik terkait perencanaan maupun penggunaan anggaran proyek tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Cipayung Plus juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggandeng perguruan tinggi, seperti Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, dalam menyusun program pendampingan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan membaca dan menulis.
Fauzi menegaskan persoalan pendidikan dan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia juga mempertanyakan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang telah disampaikan mahasiswa dalam aksi-aksi sebelumnya.
"Kalau memang persoalannya keterbatasan anggaran, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar publik memahami kondisi keuangan daerah. DPRD juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal," tegas Fauzi.
Simak Video "Video: Demonstran Gabungan dari Trisakti dan Esa Unggul Orasi di Depan DPR"
(iws/iws)