detikNews

Ungkap Urgensi Revisi UU KADIN, Bamsoet: Kawal Program Besar Pemerintah

Revisi ini bertujuan memperkuat peran KADIN dalam pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi.

2 jam yang lalu

detikNews

Pemerintah Pastikan Akan Revisi UU Tapera Usai Putusan MK

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah dan DPR akan melakukan revisi UU Tapera.

6 jam yang lalu

detikFinance

Isi RUU Perubahan P2SK: Atur Kripto, Asuransi hingga Perluas Peran BI

Pembahasan revisi UU P2SK oleh Komisi XI DPR RI telah selesai.

5 jam yang lalu

detikNews

Bamsoet Sebut KADIN Siapkan Rancangan Revisi & Naskah Akademik RUU KADIN

Bambang Soesatyo dorong revisi UU KADIN untuk adaptasi ekonomi digital. Revisi ini diharapkan memperkuat peran KADIN dalam pembangunan nasional.

10 jam yang lalu

detikNews

DPR Sahkan Revisi UU BUMN Jadi Undang-undang

DPR RI mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang (UU).

Selasa, 04 Feb 2025 10:34 WIB

detikNews

Revisi Undang-undang Pilkada Terjegal, Siapa Pengganti Kaesang?

keputusan semalam juga menjadi penentu nasib perjalanan politik Ketum PSI, Kaesang Pangarep

Jumat, 23 Agu 2024 15:17 WIB

detikNews

Revisi Undang-Undang dan Penambahan Kabinet

Revisi undang-undang yang tidak jelas dasar dan tujuanya hanya akan menghasilkan sistem hukum yang kacau.

Selasa, 04 Jun 2024 13:00 WIB

detikNews

Revisi Undang-undang Kementerian, Siapa Punya Kepentingan?

Jokowi mengatakan bahwa wacana ini perlu ditanyakan langsung kepada Prabowo.

Kamis, 16 Mei 2024 15:21 WIB

detikNews

Revisi KUHAP: Jalan Terjal Menuju Peradilan yang Adil dan Beradab

Revisi KUHAP yang sedang dibahas di DPR RI, khususnya oleh Komisi III, membawa harapan besar agar adanya pergeseran paradigma dari penghukuman ke pemulihan.

Minggu, 28 Sep 2025 11:53 WIB

detikFinance

Revisi UU BUMN: Kementerian Jadi Badan-Larangan Rangkap Jabatan Komisaris

Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.

Sabtu, 27 Sep 2025 09:01 WIB