detikFinance DJP Skors Pegawai yang Jadi Tersangka KPK! Tiga pegawai pajak KPP Madya Jakarta Utara ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. 4 jam yang lalu
detikFinance BPH Migas Galakkan Program Pengendalian Gratifikasi untuk Cegah Korupsi Bentuk penjajahan baru tersebut dapat berupa tidak siapnya kita untuk menjadi bangsa besar yang dapat berdiri sendiri, bangsa yang bodoh, dan miskin. Jumat, 16 Agu 2024 21:51 WIB
detikKalimantan ASN Tak Bisa Tolak Gratifikasi, Inspektorat Kalsel: Lapor UPG Inspektorat Kalsel meminta ASN menolak menerima gratifikasi. Tapi jika terpaksa tidak bisa menolak, maka segera laporkan ke UPG. Minggu, 16 Nov 2025 14:59 WIB
detikEdu PNS Lapor ke KPK Dapat Gratifikasi dari Peserta Magang, Apa Itu? KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi selama tahun 2025. Di antara liburan laporan, ada yang berkaitan dengan peserta magang. Jumat, 02 Jan 2026 16:30 WIB
detikNews Kemnaker Raih Peringkat Terbaik Ke-2 Pengendalian Gratifikasi KPK 2025 Kemenaker raih Peringkat 2 Program Pengendalian Gratifikasi dari KPK. Penghargaan ini dorong budaya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Kamis, 06 Nov 2025 08:53 WIB
detikNews KPK Ungkap Titik-Titik Rawan Gratifikasi: Rekrutmen-Mutasi Jabatan ASN KPK mengidentifikasi titik rawan gratifikasi dalam manajemen SDM ASN. Rekrutmen hingga mutasi jabatan ASN menjadi celah korupsi. Rabu, 10 Des 2025 02:43 WIB
3 Foto Foto News KPK-Askrindo Gaungkan PanCEK, Dorong Lingkungan Kerja Bersih dari Korupsi Senin, 11 Agu 2025 20:45 WIB
detikSumut Tegas! Gubernur Riau Larang Pejabat Minta Pungutan Atasnama Jabatan Gubernur Riau Abdul Wahid terbitkan Surat Edaran melarang pejabat menerima pungutan. Langkah ini untuk pencegahan korupsi dan menjaga integritas birokrasi. Sabtu, 27 Sep 2025 20:00 WIB
detikFinance Peringati Puncak Hakordia 2025, BNI Tegaskan Komitmen Antikorupsi PT BNI menegaskan komitmennya dalam pencegahan korupsi melalui partisipasi aktif di Hakordia 2025, mendukung integritas dan transparansi. Rabu, 10 Des 2025 19:10 WIB
detikNews KPK Dukung Penuh Rencana Prabowo Ingin Perbaikan Tata Kelola BUMN Presiden Prabowo Subianto akan mengirim KPK dan Kejaksaan untuk menindak pejabat BUMN yang korup. KPK mendukung upaya perbaikan tata kelola BUMN. Selasa, 30 Sep 2025 10:19 WIB
detikSumut Terjaring OTT KPK, Gubernur Abdul Wahid Sempat Terbitkan SE Larangan Pungli Gubernur Riau Abdul Wahid sebelum terjaring OTT KPK, sempat menerbitkan surat edaran larangan pungutan liar untuk anak buahnya. Rabu, 05 Nov 2025 22:17 WIB