Aktivis KontraS Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum TNI menulis surat untuk Presiden Prabowo Subianto. Surat itu kemudian dibawa Koalisi Sipil ke Sekretariat Negara agar diserahkan ke Prabowo.
"Kami kemarin sudah berkirim surat bahwa kami akan menyerahkan surat desakan dari sejumlah masyarakat sipil. Ada teman-teman dari organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), lalu juga ada teman-teman SAFENet, ada teman-teman Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, ada teman-teman KontraS, ada teman-teman Amnesty International Indonesia," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (17/4/2026) seperti dikutip detikNews.
Dimas mengatakan desakan itu disampaikan ke Prabowo melalui Sekretariat Negara. Pihaknya juga akan menyerahkan surat Andrie Yunus ke Prabowo.
"Itu juga kemarin sudah kita sampaikan surat pemberitahuan dan juga surat kepada pihak Kemensetneg bahwa kita akan menyerahkan surat itu. Dan kami juga membawa surat langsung dari Andre Yunus, yang ditulis oleh Andrie Yunus untuk diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara," ujarnya.
Surat Andrie Yunus itu dibacakan di lokasi. Dalam surat itu, Andrie mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasusnya.
Berikut lengkap isi surat Andrie Yunus:
Jakarta, 17 April 2026
Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?
Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dan kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.
Kolega saya di KontraS dan TAUD selaku kuasa hukum saya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan sehormat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Polri.
Investigasi TAUD mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh aparat TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.
Simak Video "Video Prabowo Minta Kasus Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Diusut Tuntas"
(astj/astj)