Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia meminta kepada SPPG untuk tidak main-main dengan kualitas makanan, mark-up anggaran, atau melanggar SOP.
Yandri menyebut sudah banyak dapur SPPG yang ditutup Badan Gizi Nasional (BGN) karena melanggar aturan. Dengan begitu pengelola SPPG dapat menjaga kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.
"Memang ada beberapa hal yang kita sarankan tadi. Karena sekarang tidak boleh main-main lagi. Karena program strategis nasional Bapak Presiden Prabowo yang harus sama-sama kita kawal. Jadi mitra dapur tidak boleh bermain-main dengan aturan yang sudah ada," kata Yandri dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).
Dalam kunjungannya itu, Menteri asal Bengkulu Selatan ini menyampaikan, pemerintah pusat akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu melalui berbagai pengetatan standar operasional di seluruh SPPG di berbagai daerah.
Ia juga menambahkan, saat ini masih terdapat ratusan SPPG yang berstatus penghentian sementara (suspend) karena belum memenuhi persyaratan teknis dan operasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo agar program prioritas nasional tersebut tidak hanya memiliki jangkauan luas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
"Karena sekarang, lebih dua ribu dapur SPPG sudah dibaned atau suspend. Jadi pemerintah tidak main-main. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia," tuturnya.
Tak hanya ke SPPG, di Padang Pariaman itu Mendes Yandri juga sempat meninjau salah satu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dalam tahap penyelesaian pembangunan.
Simak Video "Video Nanik Ogah Jawab Saat Ditanya Motor Listrik MBG, Pilih Menghindar"
(astj/astj)