Sejumlah partai menyuarakan agar pilkada digelar oleh DPRD. PDIP dengan lantang menolak usulan tersebut karena akan membuat masyarakat marah.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyebut sesuatu yang sudah diberikan kepada rakyat tidak boleh lagi diambil. Sebab, hal tersebut akan memicu kemarahan.
"Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: 'apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali'. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat," kata Andreas dikutip detikNews, Rabu (31/12/2025).
Andreas Hugo mengatakan perubahan sistem pemilu yang cepat juga berlaku untuk pemilihan presiden. Kendati demikian, ia menilai, jika hak demokrasi itu nantinya diambil kembali, rakyat pasti akan marah.
"Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat. Namun hak demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat ini mau diambil kembali? Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.
Andreas mengusulkan lebih baik pemilihan langsung yang saat ini berjalan dibenahi. Ia tak sepakat jika hak demokrasi rakyat justru diambil kembali.
"Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat," ungkapnya.
Simak Video "Video PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Kebiri Hak Politik Rakyat"
(astj/astj)