Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Pemerintah Aceh melakukan refocusing atau pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) menjadi belanja penanganan bencana (Belanja Tak Terduga/BTT) untuk menangani bencana. Desakan itu muncul setelah pemerintah pusat tidak menetapkan darurat bencana nasional.
"Sikap pemerintah pusat yang tidak menetapkan banjir Aceh sebagai darurat bencana nasional menjadi bukti bahwa pemerintah pusat tidak peduli kepada korban. Atas kondisi itu, Pemerintah Aceh harus segera hadir dan menggunakan seluruh kemampuan untuk mengatasi dampak dari banjir besar yang terjadi di Aceh," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari MaTA, LBH Banda Aceh, AJI Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) dan KontraS Aceh.
Menurutnya, anggaran dapat dialihkan menjadi menjadi belanja tak terduga (BTT), dan digunakan untuk menangani bencana banjir. Anggaran yang diminta dialihkan seperti pengadaan mobil dinas kantor perwakilan Aceh di Jakarta sebesar Rp 6,5 miliar, pengadaan bibit di Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp 12 miliar dan anggaran belanja lainnya yang tidak dibutuhkan di tengah kesusahan rakyat.
"Lakukan refocusing anggaran segera, baik berupa APBA perubahan 2025 maupun APBA 2026 untuk kebutuhan penanganan bencana," jelas Alfian.
Simak Video "Video: Kapolri Undang Koalisi Masyarakat Sipil Beri Masukan Tim Reformasi Polri"
(astj/astj)