Komitmen SF Hariyanto Sejahterakan Masyarakat di Perbatasan Riau saat Rakorendal

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar. Komitmen ini disampaikan SF Hariyanto saat rapat bareng pemerintah pusat.

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 digelar di Bogor, Jawa Barat. Rapat ini merupakan forum penting yang dibuka secara resmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi.

Rakor berfokus pada penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

SF Hariyanto menyampaikan bahwa Riau sebagai bagian dari keanggotaan BNPP, akan berkoordinasi dan mensinergikan program. Termasuk menyelaraskan khusus kegiatan daerah dengan pemerintah pusat.

"Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau," ujar SF, Selasa (18/11/2025).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut memperkuat narasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Rakorendal ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan kawasan terdepan.

"Dengan pelaksanaan Rakor ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045," kata Mendagri.

Adapun arah pembangunan perbatasan tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai sektor. Meliputi sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mendorong percepatan kemajuan di kawasan perbatasan negara. Di samping perencanaan, Rakorendal juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi demi kolaborasi dalam pengelolaan perbatasan semakin kuat.

Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut mengevaluasi realisasi program sampai triwulan III 2025. Termasuk memetakan persoalan di lapangan dan merumuskan langkah optimalisasi program menuju penyusunan Rencana Aksi 2027.

"Jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian dan lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera," jelas Makhruzi Rahman.

Dalam Rakorendal ini, Plt Gubernur Riau didampingi oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, antara lain Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Kehadiran ini menunjukkan keseriusan Riau dalam menyambut program pembangunan perbatasan pusat.