.webp)
Ketua PMKRI Sumatera Utara-Nanggroe Aceh Darussalam, Sintong Sinaga, menilai langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution menerapkan pelat lokal untuk kendaraan di Sumut tepat. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah.
"Memandang kebijakan ini sebagai langkah yang strategis untuk memperkuat keuangan daerah," ucap Sintong Sinaga dalam keterangan, Selasa (30/9/2025) malam.
Sintong mengatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan yang dilakukan Bobby untuk peningkatan PAD itu. Dia menilai, dengan kebijakan itu dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendukung kebijakan Gubernur Sumut terkait penggunaan pelat BK/BB. Kebijakan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kebijakan ini sekaligus menjadi peluang memperbaiki tata kelola keuangan daerah serta memastikan pembangunan Sumut berlangsung berkelanjutan," beber Sintong Sinaga.
Sintong pun berharap kepada Kemendagri untuk membuat pedoman baku yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
"Kita minta juga mendorong pemerintah pusat agar membuat regulasi yang jelas untuk mengatur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan perusahaan lintas provinsi secara jelas," sebutnya.
"Yang dibuat peraturannya agar tidak ada kebingungan baik di masyarakat maupun di pemerintah daerah," jelasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya video rombongan Gubsu Bobby meminta sopir truk mengubah pelatnya dari BL menjadi BK viral. Gubsu Bobby Nasution menyebut truk yang diminta mengubah pelat itu adalah dari perusahaan yang berdomisi di Sumut.
"Bukan sentimen terhadap suatu wilayah di Indonesia, tapi seluruh wilayah atau perusahaan yang ada di Sumatera Utara harus menggunakan pelat BK atau pelat BB untuk mengoperasikan pengangkutan hasil buminya yang ada di Sumatera Utara, bukan untuk yang melintas tapi untuk perusahaan yang beroperasional," kata Bobby Nasution saat sambutan di Paripurna DPRD Sumut, Senin (29/9).
Permintaan mengubah pelat itu, kata Bobby, agar pajak dari kendaraan itu menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Sumut.
(afb/afb)
