Panas Hubungan Partai Aceh dan Gerindra gegara SK Plt Sekda

Foto: Pelantikan anggota DPR Aceh 202-2029. (Agus Setyadi/detikSumut)

Banda Aceh -

Hubungan Partai Aceh dan Partai Gerindra kini sedang memanas. Dibongkarnya dugaan kejanggalan SK (Surat Keputusan) penunjukkan Alhudri sebagai Plt Sekda oleh Ketua DPRA Zulfadli,

Zulfadli yang berasal dari Partai Aceh bahkan secara terbuka menuding Wakil Gubernu Aceh Fadhullah Dek Fadh sebagai dalang. Dek Fadh sendiri adalah Ketua DPD Gerindra Aceh.

Peristiwa ini bermula saat Zulfadli berbicara dengan nada tinggi dalam rapat paripurna yang digelar di DPR Aceh, Jumat (21/2) malam. Rapat dengan agenda pelantikan Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basarah itu dihadiri anggota dewan dan tamu undangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah mendengar beberapa interupsi beberapa anggota dewan, Zulfadli meminta operator menampilkan SK penunjukan Alhudri. Dia kemudian membeberkan kejanggalannya salah satunya soal poin pertama dalam penunjukan mantan Kadinsos Aceh itu sebagai Plt Sekda.

"Ada nggak paraf BKA (Badan Kepegawaian Aceh) di situ (di-SK)? Paraf asisten ada tidak?" tanya Zulfadli seperti dilihat detikSumut dalam video di YouTube DPR Aceh, Sabtu (22/2/2025).

Di SK tersebut tidak terdapat paraf, hanya ada tandatangan Mualem. Kejanggalan lainnya, kata Zulfadli, lambang burung Garuda pada kop surat juga berbeda dengan biasa.

"Kalau ini produk BKA atau produk Pemerintah Aceh ini lebih kecil (lambang burung Garuda), tulisan gubernur Aceh ini di bold, BKA biasa diketik bukan dicetak. Kop SK ini bukan dari BKA. BKA tidak pernah memproses SK ini," jelas Zulfadli.

Politikus Partai Aceh itu mengaku akan memanggil pihak terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RPD) maupun Pansus. Dia kemudian menyebutkan dua nama sebagai dalang dibalik SK tersebut.

"Ini permainan wakil gubernur Fadhlullah Dek Fad dari Partai Gerindra. Ini permainan Bendahara Gerindra Irsyadi. Saya akan tuntaskan ini semua. Dukung saya," ujar pria akrab disapa Abang Samalanga itu.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menunjuk Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh menggantikan Muhammad Diwarsyah. Mantan Kadinsos itu diminta menciptakan inovasi serta memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan Tanah Rencong.

SK penunjukan Alhudri diserahkan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (19/2/2025). Selain Alhudri, Fadhlullah juga menyerahkan SK untuk 47 PNS ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dianggap Bisa Merusak Hubungan Gerindra dan Partai Aceh. Baca Halaman Berikutnya...

Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdurrahman Ahmad berang dengan sikap Ketua DPRA Zulfadli. Dia menilai sikap Zulfadli tidak etis.

"Apabila terjadi kekeliruan di dalam SK Plt Sekda Aceh itu merupakan ranah eksekutif, tinggal diperbaiki. Untuk apa menuduh dan menyerang pribadi dalam sidang paripurna di depan semua anggota DPRA yang terhormat," kata Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

Abdurahman menilai Zulfadli menggunakan lembaga DPR Aceh untuk menyerang partai dan pribadi tertentu. Sekretaris Partai Gerindra Aceh itu menyayangkan sikap Zulfadli yang dinilai kurang beretika.

"Ini harus disikapi tegas oleh Partai Aceh. Saya yakin banyak kader-kader lain Partai Aceh yang lebih baik dan mampu untuk memimpin DPRA Aceh. Harmonisasi eksekutif dan legislatif harus terjaga dengan baik, agar program-program yang dilaksanakan Mualem-Dek Fadh lima tahun ini dapat berjalan dengan baik," jelas Abdurrahman.

"Jangan gara-gara arogansi dan sikap tidak etis Ketua DPRA ini merusak hubungan baik Mualem-Dekfad atau Partai Aceh dan Gerindra," lanjutnya.

Wakil Ketua DPD Gerindra Aceh, Kesuma Fachry (Ayie Ramli Ridwan), menilai pernyataan Zulfadli dapat merusak hubungan baik antara Prabowo dengan Muzakir Manaf alias Mualem selaku pimpinan Partai Aceh. Pernyataan pria akrab disapa Abang Samalanga itu juga disebut membuat Partai Gerindra tersinggung.

"Pernyataan beliau terlalu membabi buta dan lari dari konteks, termasuk penyataan lima kursi jangan coba coba atur Aceh. Hal ini sudah menyinggung Partai Gerindra," kata Ayie.

Gerindra Aceh, kata Ayie, telah lama menunggu momen saat ini di mana Aceh memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat. Dia berharap semua pihak di Tanah Rencong dapat lebih dewasa menyikapi kondisi-kondisi seperti yang sedang berkembang saat ini.

"Cukup banyak masih persoalan Aceh yang sangat membutuhkan dukungan pusat. Hubungan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini dengan Muzakkir Manaf sebagai gubernur definitif 2025-2030 merupakan 'jalan tol' untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan Aceh, termasuk implementasi UUPA yang masih jauh dari harapan," jelasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya

Simak Video "Video Muzani: Kader Ingin Prabowo Dua Periode, Tapi Beliau Ingatkan Kami"
[Gambas:Video 20detik]