Pakar Hukum Tata Negara IAIN Parepare, Rusdianto Sudirman menilai hubungan Pemkot Parepare dan DPRD sedang tidak harmonis. Kondisi ini disebut bisa menimbulkan sejumlah dampak buruk bagi Parepare.
Hubungan tak harmonis Walkot Tasming Hamid dan DPRD awalnya terlihat dari pengajuan hak interpelasi pada Rabu (29/10). Komunikasi Tasming disebut buruk dan dituding kerap mengabaikan saran dari DPRD.
"Saya anggap ini komunikasi yang sangat buruk yang dilakukan oleh pak wali. Pak wali itu kadang mengabaikan DPRD. Saya sebenarnya sangat jengkel melihat komunikasi yang dilakukan oleh wali kota, ini kesannya mengerdilkan DPRD," ungkap Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna kepada detikSulsel, Kamis (30/10).
Pengajuan interpelasi itu akhirnya redam setelah Wali Kota Tasming bertemu dengan DPRD dalam rapat tertutup. Polemik kembali muncul setelah Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka walk out saat pembahasan APBD 2026.
Terbaru, Tasming dan seluruh pejabat Pemkot memilih mangkir saat rapat paripurna penetapan APBD 2026. Akhirnya ranperda APBD 2026 itu disahkan oleh DPRD tanpa kehadiran Wali Kota.
Rusdianto menjelaskan, belakangan ini Pemkot dan DPRD memang kerap terlibat polemik. Mulai dari efisiensi anggaran hingga buntutnya pada penetapan APBD akibat usulan bantuan seragam SMA ditolak DPRD.
"Karena tidak pernah berhenti polemik. Mulai efisiensi, anggaran media, interpelasi, sampai seragam gratis," ujar Rusdianto kepada detikSulsel, Kamis (27/11/2025).
"Jika melihat aksi walk out, sepertinya hanya ada kepentingan yang tidak ketemu. Karena kalau di forum forkopimda mencairkan ji komunikasi. Namun menurut saya, menjelang 1 tahun TSM MO (Tasming Hamid)-Hermanto) kesimpulan saya kurang harmonis," kata dia.
Simak Video "Video: Terlalu! Analis Kredit Bank Jambi Bobol Rekening Nasabah Rp 7,1 M"
(asm/asm)