Seorang tokoh pemuda Papua bernama Desius Tabuni menyoroti deretan aksi kekerasan yang kerap dilakukan oleh Operasi Papua Merdeka (OPM) di tanah Papua. Dia mengatakan korban KKB justru didominasi warga sipil.
Desius mengatakan anggota OPM kerap melakukan pemerasan terhadap kepala kampung untuk berfoya-foya. Padahal, uang yang diperas tersebut merupakan anggaran pembangunan.
"Para kepala kampung tidak memiliki pilihan selain menyerahkan anggaran tersebut karena diancam dengan todongan senjata," ujar Desius dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Desius juga menyoroti OPM yang menjadikan warga sipil sebagai target kekerasan. Tidak jarang, kata dia, OPM justru menargetkan Orang Asli Papua (OAP) untuk dibunuh.
"Membunuh sesama OAP dan memamerkan mayatnya bukanlah keberanian, melainkan kebuasan yang menjadikan tetangga sendiri sebagai target," kata Desius.
Desius turut mengkritik pernyataan dari juru bicara TPNB-OPM, Sebby Sambom, yang menyebut pembunuhan warga sipil sebagai tindakan sah dengan tuduhan korban sebagai mata-mata aparat. Menurutnya, pernyataan itu tak berdasar.
"Pernyataan semacam ini merupakan kejahatan serius dan bentuk pembenaran terhadap tindakan main hakim sendiri tanpa proses peradilan (extrajudicial killing). Mengorbankan warga sipil tak berdosa lalu melabelinya secara sepihak untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum adalah ciri khas organisasi teroris dan kriminal, bukan sebuah perjuangan politik yang sah di mata hukum nasional maupun internasional," tegas Desius.
Menghadapi kompleksitas ancaman tersebut, Desius menilai pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif. Dia mendorong kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan warga, termasuk melindungi anggaran publik.
"Kepala daerah wajib dilibatkan secara aktif untuk membersihkan daerahnya dari pengaruh TPNPB-OPM. Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kunci agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tanpa bayang-bayang intimidasi," ujar Desius.
"Langkah paling rasional dan mendesak untuk memulihkan stabilitas adalah melalui operasi penegakan hukum yang terukur dan masif oleh gabungan TNI-Polri untuk membasmi para pelaku kejahatan bersenjata serta menindak tegas jaringan provokatornya," pungkasnya.
