Pemerintah membentuk tim untuk mengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tiga kementerian dilibatkan dalam hal ini.

Niat hati cuma ingin mengkritik pengelolaan pariwisata oleh pemerintah daerahnya. Apa daya malah kurungan penjara yang didapatkan gara-gara pasal karet UU ITE.

RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diusulkan agar ditambahkan aturan mengenai pemberian hukuman badan minimal lima tahun dan denda, bagi pelaku kejahatan ITE.