MAKI mengkritik pernyataan kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris, yang menyebut penetapan tersangka kliennya tanpa pamit ke Presiden.
Pakar hukum Henry Yosodiningrat menilai penetapan tersangka sah dengan dua alat bukti, meski tanpa pemeriksaan calon tersangka. KUHAP baru mendukung hal ini.
Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini sudah mencapai 15%.
MK menyatakan izin usaha pertambangan (IUP) ke perguruan tinggi, koperasi, hingga organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak boleh melalui penunjukan langsung.
Pakar Hukum Muhammad Rullyandi menilai KUHAP baru 2025 sebagai pembaruan penting, memperkuat supremasi hukum dan kepastian penegakan hukum dengan dua alat bukti