Sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran. Sidang paripurna dijadwalkan 12 November.
Waka DPR Saan Mustopa menjelaskan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran. 50 anggota DPR sudah menandatangani usulan tersebut.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menghormati upaya Gibran Rakabuming Raka di PTUN terkait polemik ijazahnya dan mempersilakan anggota DPR menyatakan pendapat.
PKB pertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wapres Gibran. PKB ingin memastikan kepastian hukum dan politik pascaputusan MK-MA
Puan telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat terkait Gibran setelah suket penyetaraan pendidikannya dinyatakan tidak sah dan batal oleh MA.