detikNews

Periksa Petinggi PWNU DKI, KPK Dalami Inisiasi Kuota Haji Khusus untuk Travel

KPK memeriksa Wakil Katib PWNU DKI Jakarta, Muzaki Kholis, terkait dugaan korupsi kuota haji. Fokus pada inisiatif PIHK dalam pembagian kuota haji 2023-2024.

5 jam yang lalu

detikNews

KPK Geledah Kantor Pajak di Jakut

KPK menggeledah kantor Pajak di Jakarta Utara (Jakut). Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus dugaan suap pengaturan pajak.

11 jam yang lalu

detikNews

Jaksa Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri, Eks Jaksa KPK Jadi Kajari

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa. Ada 19 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang dimutasi.

11 jam yang lalu

detikNews

Tak Ada Penampakan Tersangka di Jumpa Pers KPK

KPK tak tampilkan tersangka saat jumpa pers kasus suap pengurangan nilai pajak KPP Madya Jakut. Apa alasannya?

Minggu, 11 Jan 2026 21:09 WIB

detikFinance

DJP Skors Pegawai yang Jadi Tersangka KPK!

Tiga pegawai pajak KPP Madya Jakarta Utara ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.

Minggu, 11 Jan 2026 15:00 WIB

detikOto

Intip Garasi Pejabat Pajak Jakut yang Ditangkap KPK

Para tersangka ditangkap saat bagi-bagi dolar Singapura hasil suap.

Minggu, 11 Jan 2026 14:00 WIB

detikFinance

Pegawai Pajak Kena OTT KPK Bakal Dipecat

Pemecatan akan dilakukan jika pegawai tersebut terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap ini.

Minggu, 11 Jan 2026 06:00 WIB

detikNews

KPK Periksa Wakil Katib Syuriyah PWNU Jakarta Terkait Kasus Kuota Haji

KPK memeriksa Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis, sebagai saksi kasus korupsi kuota haji

16 jam yang lalu

detikNews

Pernyataan Lengkap DJP Setelah Pejabat Pajak Jakut Jadi Tersangka KPK

KPK membongkar praktik suap di KPP Madya Jakarta Utara, melibatkan pegawai pajak dan PT Wanatiara Persada. DJP meminta maaf dan dukung penegakan hukum oleh KPK.

Minggu, 11 Jan 2026 20:01 WIB

detikNews

Video: Adopsi KUHAP Baru, KPK Tak Lagi Pajang Tersangka saat Jumpa Pers

KPK tak lagi menampilkan tersangka sebelum menjelaskan konstruksi perkara di konferensi pers. Hal itu dilakukan karena KPK telah menerapkan KUHP dan KUHAP baru.

Senin, 12 Jan 2026 03:24 WIB