Partai Demokrat meminta paripurna DPR menunda pengesahan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Partai Demokrat berpandangan pengangkatan tersangka kasus rekening gendut tersebut bisa mencoreng muka Indonesia.

"Siapapun yang jadi Kapolri, TNI bisa bekerja sama dengan baik," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Halim Perdanakusumah.

PDIP tak sabar untuk melihat Komjen Budi Gunawan duduk di posisi Kapolri. Presiden Joko Widodo pun diminta untuk melantik tersangka KPK itu esok hari.

KPK mencegah tiga orang saksi terkait kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan. Saksi-saksi tersebut akan dipanggil melengkapi berkas penyidikan Komjen Budi.

Komjen Pol Budi Gunawan yang lolos uji kelayakan calon kapolri memenuhi undangan untuk hadir di rapat paripurna DPR, hari ini. Agenda paripurna hari ini rencananya menjadwalkan laporan pimpinan Komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan capim Kapolri.

Tindakan KPK yang menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan dinilai berbau politis. Di saat akhir hendak fit and proper test, KPK kemudian mendadak menetapkan Komjen Budi menjadi tersangka.

Presiden Joko Widodo masih menunggu hasil Sidang Paripurna DPR RI terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal tersebut akan membuat Presiden terlihat membiarkan ketegangan antara KPK dan Polri.

Soal calon Kapolri, Presiden Joko Widodo menunggu hasil rapat Paripurna DPR hari ini sebelum mengambil keputusan. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana langkah tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk lempar tanggung jawab antara Presiden dan DPR.

KPK langsung melayangkan surat cegah terhadap beberapa orang yang diduga terkait dengan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan. Orang pertama yang dicegah adalah sang anak Herviano Widyatama yang pernah mendapat pinjaman sebesar Rp 57 miliar.

Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK menjadi tersangka terkait dugaan korupsi. Menyusul penetapan tersangka ini pada Selasa (13/1) sore sempat menyeruak isu penggerudukan KPK.