Satinah bebas dari hukuman pancung. Pemerintah membayar diyat 7 juta riyal. Tapi belajar dari Satinah dan kasus-kasus sebelumnya, harus ada perbaikan agar kejadian serupa tak terulang lagi.

Koordinator Buruh Migran Anis Hidayah menjamin pertanggungjawaban dana publik yang nilai total Rp 3,6 miliar untuk pembayaran diyat Satinah akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Duta Buruh Migran Melanie Subono, Migrant Care, serta Disnaker Pemprov Jateng telah berjuang mengumpulkan dana yang cukup besar untuk Satinah. Kepedulian Melanie dan Migrant Care ini demi membayar diyat Satinah.

Tri Nguyen, seorang pastor yang dahulu merupakan pengungsi Vietnam saat ini melakukan aksi berjalan dari kota Melbourne ke Canberra, menempuh jarak 600 kilometer. Tujuannya, menunjukkan solidaritas kepada pencari suaka dan berterimakasih kepada Australia.

Pengumpulan dana dilakukan untuk Satinah oleh berbagai kalangan. Salah satunya dilakukan Pemprov Jateng yang sudah mengumpulkan uang Rp 691 juta.

Migrant Care melakukan pemantauan proses pemungutan suara di Hongkong yang berlangsung lebih dulu dibandingkan di Indonesia. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, mengatakan buruh migran di Hongkong antusias mengikuti pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis 56 lembaga survei dan 19 lembaga Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar koordinasi antar lembaga bisa berjalan dengan tertib dan bisa saling membantu.

KPU menetapkan pelaksanaan pemilu di luar negeri berlangsung lebih dulu, yaitu 30 Maret-6 April di seluruh negara. Namun, Migrant Care mencermati masih banyak TKI yang belum terdaftar dalam DPT di luar negeri.

Kasus seperti Satinah, WNI yang terancam eksekusi mati di Arab Saudi, tak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Anggota Komisi IX DPR RI Indra meminta agar presiden yang terpilih di Pemilu 2014 menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Indra meminta pemerintah untuk memberikan usaha maksimal untuk bagi Satinah, WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.