Untuk memperkuat proses pembahasan RAPBN 2016, hari ini Menkeu Bambang Brodjonegoro mendengarkan saran dari perwakilan semua fraksi di DPR.

Fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan pandangannya terkait RAPBN 2016 dalam rapat paripurna. Namun, rapat yang molor 1 jam itu hanya dihadiri oleh 287 dari 555 orang anggota.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun mendapat gelar doktor Honoris Causa dari University of Berkley. Belakangan, kampus tersebut ternyata bodong dan dilaporkan Menristek Dikti M Nasir ke Polri.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun mengaku pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa Business Administration dari University of Berkley.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun mengaku pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa Business Administration dari University of Berkley.

Nasib Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pasca hak angket digulirkan masih belum jelas ujungnya. Bak seorang wasit, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi memastikan posisinya kini ada di tengah-tengah.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menegaskan permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ada kaitan dengan urusan revisi UU Pilkada.

Fraksi-fraksi parpol yang tergabung di KMP di DPR ingin merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan sejauh ini Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetap kompak menolak rencana revisi itu.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan ada permintaan dari Komisi II DPR agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menyebut hal itu baru sekadar usulan.

Perjalanan mengupayakan dwi kewarganegaraan masih panjang. Meski sudah masuk Prolegnas, belum ada kepastian kapan RUU tersebut akan dibahas oleh DPR mengingat Prolegnas memiliki rentang waktu 5 tahun (2014-2019).