Berita penarikan Dubes Indonesia untuk Indonesia di Canberra, Australia menjadi topik hangat di beberapa media internasional. Berita-berita di media asing tersebut menceritakan tentang keseriusan Indonesia atas tindakan penyadapan Australia.

Kasus penyadapan yang dilakukan intelejen Australia terdap Indonesia menuai banyak kecaman. Diharapkan, kasus penyadapan ini dapat menjadi pelajaran bagi Badan Intelejen Negara (BIN) untuk tingkatkan kewaspadaan terhadap aksi spionase.

Komisi I DPR mengapresiasi langkah pemerintah menarik Dubes RI untuk Australia. Pemerintah memang harus menunjukkan sikap tegas terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Australia.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte malam ini bertolak ke Indonesia untuk suatu kunjungan resmi dengan membawa delegasi bisnis terbesar sepanjang sejarah.

Penyadapan yang dilakukan pihak Australia terhadap Indonesia membuat dampak tidak baik terhadap hubungan kedua negara. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengingatkan bahwa pihak Australia jangan menganggap remeh sikap Indonesia.

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada pemerintah Indonesia menuai banyak kecaman. Ketua DPP PAN bidang Luar Negeri Bara Hasibuan kembali mengecam keras atas terbitnya dokumen penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pemerintah Indonesia baru-baru ini.

Anggota Komisi I DPR Hayono Isman mengapresiasi sikap tegas Menlu Marty Natalegawa menyikapi penyadapan Australia terhadap Presiden SBY. Tak seharusnya Australia memata-matai negara sahabatnya sendiri.

"Itu bagus, kami mengapresiasi itu. Yang jelas apa yang dilakukan Australia itu telah melecehkan kita. Kita tetap menunggu Australia untuk meminta maaf," ujar Anggota Komisi I, Tantowi Yahya.

Dampak dari isu penyadapan oleh Australia, Menlu Marty Natalegawa meminta Dubes Indonesia di Australia, Nadjib Riphat untuk pulang ke tanah air. Marty mengisyaratkan kepada dubes jangan hanya membawa tas kecil saat pulang ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia memanggil pulang Dubes Indonesia di Canberra, Australia. Pemanggilan pulang kepala misi diplomatik itu menunjukkan sikap tegas pemerintah Indonesia.