detikNews

Setya Novanto Tersangka, Golkar Segera Gelar Rapat Pleno

Dalam waktu 12 jam ke depan, DPP Golkar akan menggelar rapat mengatur strategi ke depannya pascapenetapan tersangka Novanto.

Senin, 17 Jul 2017 21:21 WIB

detikNews

Novanto Tersangka KPK, Anggota MKD: Kita Tunggu sampai Terdakwa

Anggota MKD DPR dari Fraksi Gerindra M Syafii menyebut MKD belum akan memproses Novanto.

Senin, 17 Jul 2017 21:09 WIB

detikNews

Novanto Tersangka, Golkar: Kami Tetap Dukung dan Capreskan Jokowi

Ketum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka kasus e-KTP. Golkar menegaskan penetapan tersangka Novanto tak akan mengubah haluan politik Golkar.

Senin, 17 Jul 2017 20:59 WIB

detikNews

Novanto Tersangka Kasus e-KTP, MKD DPR Tunggu Surat KPK

MKD akan terus memantau kelanjutan kasus Novanto. Pihaknya menunggu surat soal status Novanto sebelum menentukan langkah lanjutan.

Senin, 17 Jul 2017 20:57 WIB

detikNews

Novanto Tersangka KPK, PAN Prihatin

Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap merasa prihatin.

Senin, 17 Jul 2017 20:37 WIB

detikNews

Pencabutan BAP Miryam Tak Jadi Kendala KPK dalam Pengusutan Novanto

KPK mengatakan pencabutan BAP oleh Miryam S Haryani tak akan jadi kendala dalam menyidik Setya Novanto.

Senin, 17 Jul 2017 20:28 WIB

detikNews

Novanto Tersangka e-KTP, DPR akan Rapat Pimpinan Besok

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan akan menggelar rapat pimpinan besok (18/7). Rapat besok untuk mengklarifikasi soal status tersangka Novanto.

Senin, 17 Jul 2017 19:35 WIB

detikNews

Tersangka Baru Kasus e-KTP Setya Novanto Punya Harta Rp 114 Miliar

KPK resmi menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP. Novanto diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 114 miliar.

Senin, 17 Jul 2017 19:34 WIB

detikNews

Novanto Tersangka e-KTP, Pimpinan DPR Tunggu Sikap Resmi Golkar

KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. Pimpinan DPR masih menunggu sikap fraksi soal pergantian Novanto sebagai Ketua DPR.

Senin, 17 Jul 2017 19:28 WIB

detikNews

UGM: Hak Angket KPK Diduga untuk Hambat Pemberantasan Korupsi

Guru besar Fakultas Hukum UGM menyatakan pansus hak angket KPK tidak tepat. Hak angket KPK ini diduga untuk menghambat pemberantasan korupsi.

Senin, 17 Jul 2017 19:27 WIB