Kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan Wisma Atlet tak terlepas dari tanggung jawab partai politik. Kekuatan partai mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proyek tersebut. Ini harus dicegah.

Langkah KPK yang memeriksa beberapa petinggi beberapa Partai Golkar dalam kasus dugaan suap dalam penyelenggaraan PON di Riau diapresiasi.

Uang pelicin Rp 9 miliar diberikan terkait permohonan tambahan anggaran untuk venue PON 2012 yang diajukan Pemda Riau sebesar Rp 460 milliar. KPK kini menelisik kemana saja uang tersebut mengalir.

Pernyataan Gubernur Alex Noerdin, bahwa Sumatera Selatan (Sumsel) siap mendampingi Riau menjadi tuan rumah PON XVIII dinilai sebagai pukulan buat Gubernur Riau Rusli Zainal.

PON 2012 berjarak dua bulan lagi, Riau masih dihadapkan pada belum rampungnya sebagian besar venue pertandingan. Jika tak selesai tepat waktu, Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah bersama PON itu.

Tersangka dalam suap pembahasan revisi Perda No 6/2010 terkait PON Riau bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menaikkan status tujuh orang anggota DPRD Riau menjadi tersangka.

PT Freeport Indonesia siap menggelontorkan investasi tambangnya di Papua hingga US$ 8 miliar-US$ 17 miliar atau hingga Rp 153 triliun dalam tiga tahun mulai 2016-2018.

Pemkot Pekanbaru berencana mendatangkan armada taksi baru saat pelaksanaan PON September mendatang. Rencana ini ditentang pengusaha taksi, tapi mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat.

Saksi kasus suap PON yang juga Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin menyebut, dana suap Rp 1,8 miliar dibagikan ke seluruh anggota DPRD Riau. Pemberian uang lelah dalam pembahasan mata anggaran, diakui sebagai hal yang biasa. 

Tiga perusahaan BUMN mengakui memberikan dana Rp1,8 M ke DPRD Riau untuk meloloskan revisi Perda. Bila tidak diberikan, maka DPRD Riau tidak akan mengesahkannya.