Komnas HAM mengaku tidak gegabah dalam melakukan investigasi kasus lumpur Lapindo. Dalam rekomendasi pembentukan Tim Penyelidikan Proyustisia Adhoc, Komnas HAM melakukan ijtihad atas kasus ini.

Komnas HAM menduga telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus lumpur Lapindo. Oleh sebab itu, sidang paripurna Komnas HAM menyetujui untuk membentuk Tim Penyelidikan Proyustisia Adhoc.

Komnas HAM memahami tradisi proses hukum yang ada di lingkungan TNI melalui Peradilan Militer. Namun, perlu masa transisi agar anggota TNI yang melanggar disidang di peradilan umum.

Komnas HAM telah membentuk Tim Eksaminasi Publik. Tim ini akan menelaah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan terdakwa Muchdi PR.

Penjaringan capres Partai Golkar masih dalam tahap proses administrasi dan penentuan nama-nama. Di internal partai berlambang beringin ini menguat keinginan agar seleksi capres dilakukan secara terbuka.

Pemerintah Indonesia dinilai gagal memberikan perlindungan terhadap PRT anak dari pelecehan dan eksploitasi. Hasil penelitian dari Human Rigths World menunjukkan bahwa PRT di Indonesia dieksploitasi oleh majikannya.

Banyak sejarah hitam masa lalu bangsa Indonesia tidak dapat diungkap kebenarannya. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah lemahnya konsistensi sikap generasi muda saat ini.

Cacat fisik tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Itulah yang dibuktikan anggota Komnas HAM Saharuddin Daming. Meski tunanetra, dia berhasil meraih gelar dokter bidang Ilmu Hukum.

Usulan pencopotan Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Sukarna pasca tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat terus bergulir. Namun pencopotan itu dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah.

Jakarta kembali diramaikan dengan 4 aksi unjuk rasa. Pandai-pandailah memilih rute perjalanan anda apabila tidak mau terjebak macet. Beberapa titik yang ramai demonstran bisa menjadi titik penyebab kemacetan.