Mantan Bupati Bantul Idham Samawi memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta(Kejati DIY). Mantan Bupati Bantul selama 2 periode ini diperiksa selama 8 jam oleh kejaksaan.

Mantan Bupati Bantul HM Idham Samawi diperiksa di Kejati DIY terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Persiba sebesar Rp 12,5 miliar. Idham memenuhi panggilan penyidik hari ini setelah sebelum tidak hadir dengan alasan sakit.

Ratusan dokter di Manado berunjuk rasa dengan mendatangi Kantor DPRD Sulut. Mereka menyampaikan rasa keprihatinan atas ditahannya dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengaku belum menerima informasi resmi terkait status tersangka tindak pidana korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri yang disematkan kepadanya. Ia bahkan membantah dengan mengatasnamakan Tuhan.

Tutuk Kurniawan, Ketua KONI Jawa Tengah, ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Jawa Tengah. Ia dinilai terlibat kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Jateng untuk Klenteng Sam Poo Kong Semarang senilai Rp 14,5 miliar.

Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar senilai Rp 18,4 miliar. Penetapan tersebut dilakukan Kejati Jawa Tengah karena sudah cukup alat bukti.

Kasus kepemilikan sabu yang melibatkan Wakil Lurah Bidara Cina, Beni Hari Wibowo tinggal memasuki proses pengadilan. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P21).

Mantan Aspidum Kejati DKI Jakarta Heru Sriyanto dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan suap pegawai pajak. Heru Sriyanto mengaku tidak mengetahui adanya aliran duit ke jaksa Albertinus Napitupulu.

Dua mantan pejabat Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang bergerak di bidang moda transportasi darat, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur. Keduanya diduga terlibat dalam korupsi penjualan aset perusahaan.

Pemprov Riau akan membuat parit gajah di perbatasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Ini dilakukan, guna mengurangi aksi perambahan lahan di kawasan milik negara.