detikNews

Timor Leste Tak Mampu Ganti Aset Indonesia

Timor Leste belum punya dana yang cukup untuk memberikan ganti rugi aset pemerintah Indonesia dan aset WNI serta swasta yang ditinggalkan pasca jajak pendapat.

Minggu, 20 Mar 2005 05:08 WIB

detikNews

KPU Jateng Minta Depdagri Siapkan Payung Hukum Pilkada

KPU Provinsi Jateng meminta Depdagri menyiapkan payung hukum berkaitan dengan 4 materi pokok UU Pilkada yang dapat menghambat pelaksanaan pilkada.

Rabu, 16 Mar 2005 17:35 WIB

detikNews

FPDI: Ada Upaya Politisasi Korupsi Dana APBD

Ketua Forum Pembela Demokrasi Indonesia (FPDI) Trimedya Pandjaitan menilai ada upaya politisasi terhadap kader PDIP terkait kasus korupsi APBD.

Selasa, 15 Feb 2005 16:44 WIB

detikNews

Hamdan Zoelva Jadi Saksi Ahli Sidang UU Kepailitan

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Hamdan Zoelva dan Wakil Sekjen AAI Harry Pontoh menjadi saksi ahli sidang UU Kepailitan. Kedua saksi menilai UU itu diskriminatif.

Senin, 14 Feb 2005 13:53 WIB

detikFinance

BI Keluarkan Aturan Keringanan Kredit Nasabah Aceh dan Nias

BI mengeluarkan aturan soal Perlakuan Khusus terhadap Kredit nasabah Aceh dan Nias yang merupakan bagian dari 8 PBI diterbitkan hari ini.

Selasa, 25 Jan 2005 17:17 WIB

detikNews

YLKAI Ajukan Judicial Review UU 37/2004 Tentang Kepailitan

Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia mengajukan judicial review atas UU 37/2004 tentang kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945.

Kamis, 13 Jan 2005 21:03 WIB

detikNews

6 Orang Mantan Anggota DPRD Kupang Tersangka Korupsi

Penyidik Kejati NTT menetapkan 6 orang mantan anggota DPRD Kupang sebagai tersangka kasus mark up dana APBD. Temasuk Wakil Bupati Kupang Ruben Funai.

Rabu, 12 Jan 2005 11:08 WIB

detikFinance

Pemerintah Hapus Pos Penerimaan Bea Masuk Aceh di APBN 2005

Pemerintah untuk sementara menghapuskan pos penerimaan dari target bea masuk di Aceh dalam APBN 2005 yang diperkirakan mencapai Rp 160 miliar.

Senin, 10 Jan 2005 12:56 WIB

detikFinance

Pemerintah Segera Keluarkan PP & KMK Obligasi Daerah

Pemerintah berharap PP dan KMK yang mengatur penerbitan obligasi daerah dapat dikeluarkan pada Pebruari ini. Aturan itu akan memberikan koridor bagi daerah yang akan menerbitkan obligasi

Selasa, 04 Jan 2005 17:10 WIB

detikNews

Dari Bakornas sampai Satgas

Meski belum ada undang-undangnya, pemerintah telah menerapkan manajemen penanggulangan bencana. Efektivitasnya diuji dalam kasus Aceh.

Rabu, 29 Des 2004 10:30 WIB