detikFinance

Ekstensifikasi Pajak Merepotkan

Ekstensifikasi pajak dinilai hanya merupakan suatu aktivitas public relations (PR) belaka dan sangat merepotkan.

Selasa, 15 Nov 2005 16:00 WIB

detikFinance

DPR Tunggu Usulan Tax Amnesty Hingga Akhir November

DPR akan menunggu usulan tax amnesty dari pemerintah hingga akhir November ini. Jika tidak ada usulan, DPR akan memasukkannya dalam RUU Perpajakan.

Selasa, 15 Nov 2005 15:29 WIB

detikFinance

Efektivitas Kenaikan BI Rate Dipertanyakan

Keputusan BI menaikkan BI rate hingga 12,25 persen dalam rangka menekan inflasi dipertanyakan efektivitasnya.

Selasa, 15 Nov 2005 12:08 WIB

detikNews

FKB Muktamar Surabaya Kecam Kocok Ulang Pimpinan Komisi

FKB hasil muktamar Surabaya mengecam kocok ulang pimpinan komisi di DPR. Keberadaan FKB di DPR masih dalam status quo sebelum adanya keputusan yang inkracht.

Selasa, 15 Nov 2005 06:05 WIB

detikNews

Bagi-bagi Kursi Ketua Komisi & Badan DPR Disetujui

Setelah melalui proses lobi akhirnya rapat konsultasi pimpinan Fraksi dan DPR menyepakati jatah bagi-bagi kursi ketua komisi dan badan.

Jumat, 11 Nov 2005 18:09 WIB

detikFinance

Pengembalian PNBP ke Departemen Perlu Jaminan Tidak Bocor

Pemerintah diminta memberikan jaminan tidak adanya kebocoran sebelum memutuskan pengembalian dana PNBP ke masing-masing departemen.

Senin, 31 Okt 2005 15:42 WIB

detikFinance

Proyek Pemerintah Membengkak Rp 7-7,5 T Akibat BBM Naik

Meski APBN aman setelah kenaikan harga BBM, namun pemerintah juga harus memikul beban membengkaknya harga proyek antara Rp 7-7,5 triliun.

Senin, 24 Okt 2005 17:47 WIB

detikFinance

Distribusi SLT Sudah 50 Persen

Meski dibarengi dengan sejumlah kericuhan, namun hingga kini realisasi distribusi SLT sudah mencapai 50% atau sekitar Rp 2 triliun.

Senin, 24 Okt 2005 17:45 WIB

detikFinance

3 Juta KK Ngaku Miskin Demi SLT

Duit SLT Rp 100 ribu/bulan memang menggiurkan. Tercatat 3 juta KK memaksa BPS agar dimasukkan kategori miskin demi mendapat SLT. Weleh...weleh...

Senin, 24 Okt 2005 16:17 WIB

detikFinance

Soal Divestasi PGN, DPR Akan Panggil Ical dan Sugiharto

Rencana divestasi 7,4 persen saham pemerintah di PGN dinilai bermasalah. DPR berencana memanggil Menko Perekonomian dan Menneg BUMN.

Jumat, 21 Okt 2005 20:18 WIB