"Bisa aku jadi menteri kominfo atau mensos. Hahaha.." canda Politisi PD, Ruhut Sitompu, menanggapi PKS yang berniat mundur dari koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Sekitar 30-an orang dari Dipatiukur Bersuara berunjuk rasa di depan SPBU Petronas Jalan Ir H Djuanda (28/3/2012). Mereka menuntut pemerintahan SBY-Boediono yang menjadi kaki tangan asing dan mafia migas untuk turun.

Aksi ibu-ibu yang menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR, disambut kalangan Senayan. Dua anggota DPR yang juga menolak kenaikan itu menemui ibu-ibu tersebut dan menjanjikan tetap memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM.

"Tahun 2005 lalu Mendagri saat masih Gubernur Sumbar, ketika kenaikan BBM juga melakukan tindakan yang sama. Dia malah tandatangan di depan anggota dewan," kata politisi senior PDIP, Pramono Anung.

KAMMI Yogyakarta mendatangi kantor Pertamina Pemasaran Region IV Yogyakarta. Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM hingga Rp 6 ribu/liter dan menuntut pemerintahan Presiden SBY turun.

Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan BBM subsidi dengan mengundang organisasi wanita termasuk juga perkumpulan istri PNS dan menteri. Kenaikan harga BBM menuai kritikan.

"Saya sebagai cagub dari PKS menyatakan yang sama. Saya mesti berpihak kepada rakyat Jakarta yang menolak (kenaikan harga BBM -red)," ujar Hidayat Nurwahid.

Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut di berbagai daerah. Di Mamuju, Sulawesi Barat, aksi diwarnai dengan perusakan kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat di Mamuju.

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar massa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan DPRD Kota Malang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Akibat bentrokan tersebut, beberapa pengunjuk rasa menjadi korban pemukulan oleh petugas.

"Apakah PKS akan keluar atau tidak keluar dari koalisi, akan diputuskan Presiden Partai. Kata kuncinya nanti adalah keputusan partai," kata anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid.