Bencana kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan seringkali diakibatkan ulah manusia dan perusahaan usil. Ke depannya, pihak yang tak bertanggung jawab itu akan diberi hukuman secara perdata bukan hanya pidana.

Untuk membantu penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, TNI AD di Riau menerjukan 700 personel. Mereka terdiri dari berbagai kesatuan yang ada di Riau.

Posko Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) di Riau akan menerima bantuan heli dan pesawat. Kedua angkutan udara itu akan dipergunakan untuk bom water.

Menyusul Status Riau Tanggap Darurat, Pemprov Riau saat ini telah membentuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). TNI AU Pekanbaru menerjunkan 325 personelnya yang tergabung dalam tim penanggulangan tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta bantuan dua batalion dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Dua batalion itu terdiri dari TNI dan Polri.

Pemprov Riau menetapkan kondisi tanggap darurat terkait kebakaran hutan. Untuk mengatasi bencana ini, pemprov menggandeng perusahaan swasta PT RAPP.

Kemenko Kesra akan melakukan rapat koordinasi BNPB, delapan pemimpin pemerintah daerah, Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Rakor itu dilakukan terkait bencana kebakaran hutan dan langkah antisipasinya.

Bencana kebakaran hutan dan lahan kian parah di Riau. Pemprov menetapkan dari status Siaga menjadi Tanggap Darurat. Pemprov Riau meminta Pemerintah Pusat segera membantu penanggulangan kabut asap.

Kebakaran hutan di Riau sempat menganggu jadwal penerbangan. Namun, hari ini Kementerian Perhubungan menyatakan perjalanan udara di daerah tersebut tidak terganggu.

Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum juga bisa teratasi dengan baik. Kini, udara di Riau terpantau tidak sehat.