PD menduduki peringkat ketiga yang pejabatnya paling banyak bermasalah kasus hukum. Waketum PD Max Sopacua lega mengetahui partainya bukan yang terkorup.

Selama masa kerjanya sejak tahun 2004-2012, Presiden SBY telah meneken 176 izin pemeriksaan pejabat korup. Berikut rinciannya.

Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis penyelidikan hukum pejabat negara. Lebih dari separuh di antaranya berlatar belakang partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan PD.

Terdakwa kasus penodaan agama di facebook, Sebastian Joe turut menggugat KUHP ke MK. Sebastian bergabung dengan pemimpin Syiah Sampang, Madura yang sama-sama meminta pasal penodaan agama dalam KUHP dihapus.

Memperingati 1.000 hari wafatnya mantan Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tahlil akbar akan digelar di Ponpes Tebuireng Jombang. Acara ini juga akan dihadiri para kyai se-Jawa dan Madura serta tokoh nasional.

Revisi UU KPK disinyalir justru melemahkan KPK. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

MK memutuskan kepala daerah atau wakilnya bisa diperiksa penyidik tanpa perlu izin presiden jika menjadi tersangka. Namun untuk penahanan tetap memerlukan izin presiden. Mengapa?

Pantan panitera MK, Zainal Arifin, mengajukan uji materi UU MK soal masa pensiun panitera. Hasilnya, MK memutus bahwa usia pensiun seorang panitera MK ialah saat berusia 62 tahun.

MK menyatakan uang APBN yang masuk Perseroan Terbatas (PT) dikelola sesuai UU PT. Sehingga apabila bila ada masalah diselesaikan dengan cara-cara perdata biasa.

Komisi III hari ini menggelar rapat dengan 3 penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejagung. Komisi III DPR harusnya sadar dan memperkuat tiga lembaga penegak hukum, jangan malah mempreteli wewenang KPK.