Seleksi calon anggota BPK telah dimulai pada hari ini. Sebanyak 6 dari total 63 orang mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil punya motivasi untuk ikut melamar lagi sebagai calon pimpinan BPK periode mendatang. Menurut dia, masih banyak tugas yang belum diselesaikan BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara.

Fraksi PDI-Perjuangan, pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK, berhasil mengusulkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8% dalam RAPBN 2015. Lebih tinggi dari yang diajukan pemerintah, yaitu 5,6%.

Sutan Bhatoegana angkat bicara soal kasus yang menimpa koleganya, Menteri ESDM Jero Wacik. Sebagai sesama 'pasien' di KPK, lebih baik menghormati proses hukum di KPK.

PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku prihatin atas penetapan tersangka Menteri ESDM Jero Wacik, dan beberapa menteri sebelumnya. Tjahjo berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengambil pelajaran dari kasus tersebut.

Ratu Atut Chosiyah divonis empat tahun penjara terkait kasus suap mantan ketua MK Akil Mochtar. Golkar, partai yang menaungi‎ Atut, akan segera membahas status keanggotaan Atut sebagai kader. Bila status atut sudah inkracht, Atut bisa diberhentikan dari kekaderan Golkar.

Lobi ke parpol Koalisi Merah Putih diharapkan tetap dilakukan. Lobi menjadi penting agar koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menjadi minoritas di DPR.

Kenaikan harga BBM bersubsidi kemungkinan besar akan dilakukan pada masa pemerintahan presiden terpilih Jokowi. Salah satu hal positif dari kebijakan ini adalah penurunan impor minyak karena konsumsi BBM yang lebih hemat.

Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Salah satunya adalah waktu yang tepat untuk menerapkan langkah tersebut.

Pemerintah, BI, dan Badan Anggaran DPR dalam panitia kerja kembali membahas asumsi makro untuk RAPBN 2015. Ini adalah pembahasan lebih rinci, sebagai tindak lanjut kesimpulan rapat sebelumnya di Komisi XI DPR.