Qanun Aceh soal bendera dan lambang tengah dievaluasi oleh pihak Kemendagri. Selama dalam proses evaluasi itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta warganya untuk jangan dulu mengibarkan bendera tersebut.

Kemendagri memberi waktu 15 hari bagi pemprov Aceh untuk merevisi Qanun soal bendera dan lambang daerah berstatus istimewa tersebut. Sebelum revisi itu selesai, Kemendagri meminta warga Aceh jangan mengibarkan bendera itu dulu.

Dikhawatirkan akan menimbulkan pro-kontra di Aceh.

Pengesahan Qanun (aturan) Aceh tentang bendera yang menggunakan lambang GAM di Aceh menuai pro kontra. Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani meminta pemerintah tak mengizinkan bendera selain merah putih di Indonesia.

Setelah gelombang euforia pengibaran bendera lambang GAM di sejumlah daerah di Aceh, kini muncul penolakan. Pemakaian lambang bendera GAM di Provinsi Aceh itu menuai protes. 

"Dari aspek hukum, pembuatan bendera yang berbau separatis dilarang. Dan pemerintah berhak melakukan evaluasi, tapi itu tergantung pemerintah pusat," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

Provinsi Aceh ramai usai bendera GAM disahkan jadi bendera Aceh. Di Banda Aceh, seribuan orang mengarak bendera GAM, sedangkan di Takengon, Aceh Tengah, massa mengarak bendera Merah Putih. 

Gelombang euforia setelah penetapan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang, masih terjadi. Seharusnya dibanding sibuk mengurusi bendera, Pemprov Aceh lebih baik fokus meningkatkan kesejahteraan warganya.

"Saya dengar besok Mendagri berangkat ke Aceh. Terus ditangani. Jangan dibawa ke sana kemari apalagi dipengaruhi pihak tidak bertanggungjawab. Bisa mundur kembali yang kita sudah lakukan untuk kebaikan negara dan Aceh," kata Presiden SBY.

Gelombang euforia setelah penetapan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang, masih terjadi. Di Banda Aceh, ribuan orang dari berbagai daerah melakukan konvoi sambil mengibarkan bendera GAM.