Kewenangan Polri mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat menyarankan sebaiknya departemen/kementerian terkait transportasi yang mengeluarkan SIM, seperti di negara lain.

Penggugat menganggap wewenang Polri membuat SIM dan STNK berlawanan dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan polisi alat keamanan negara.

Pihak Istana akan kembali mengajukan pasal soal penghinaan Presiden dalam RUU KUHP. Guru Besar Hukum Unsoed Prof Ade nilai hal tersebut tidak terlalu perlu.

"Presiden harus taati putusan MK. Saya khawatir Pak Jokowi belum baca putusan MK tersebut?" ujar Fadli Zon.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai tak tepat apabila Pasal Penghinaan Presiden dihidupkan lagi. Seharusnya tidak ada lagi alergi terhadap kritik. 

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menanggapi rencana dihidupkannya lagi pasal penghinaan Presiden. Sebagai figur publik Presiden harus siap segala risikonya.

Pasal Penghinaan Presiden dihapuskan MK karena sangat membahayakan bagi demokrasi. Namun, Presiden Jokowi kembali mengusulkan pasal itu untuk dihidupkan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, OJK adalah lembaga yang sah, sehingga tak ada alasan untuk dibubarkan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tegas menolak Pasal Penghinaan Presiden. "Kita pejabat negara datang untuk dihina supaya memperbaiki diri," kata Fahri.

MK menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga yang diketuai Muliaman D. Hadad tidak dibubarkan sebagaimana diminta penggugat.