Daud Sangadji, Cawagub Maluku dibawa ke Mapolda Metro Jaya dari Mapolres Pusat. Daud masih berstatus saksi terkait kericuhan di persidangan sengketa Pilgub Maluku di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Daud Sangaji, Cawagub Maluku diamankan polisi terkait kasus kericuhan di Mahkamah Konstitusi (MK). Belum diketahui apa peran Daud dalam kericuhan di MK itu. 

"Bukan hanya polisi yang masuk ruang dalam jumlah berapa banyak dan di titik tertentu, tetapi pengunjung juga nanti disortir," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto.

Polres Metro Jakarta Pusat melimpahkan penanganan kasus kericuhan sidang MK ke Polda Metro Jaya. Lima belas orang yang diperiksa dalam kasus ini, juga dipindahkan ke Mapolda Metro Jaya.

Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) diacak-acak sekelompok orang yang tak puas dengan keputusan majelis hakim konstitusi soal Pilkada Maluku. Polisi menilai aksi anarkis yang dilakukan para perusuh tersebut bersifat spontanitas.

"Untuk statusnya nanti sore atau malam nanti baru ditetapkan siapa saja yang jadi tersangka dan siapa yang jadi saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto.

Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan MK untuk pengamanan di ruang sidang. Bila dimungkinkan, untuk mekanisme pengamanan di ruang sidang akan ada penempatan pesonel kepolisian pada proses persidangan selanjutnya.

Pihak kepolisian masih memeriksa 15 orang perusuh saat sidang sengketa Pilkada Maluku di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Bila terbukti, mereka akan dijerat dengan pasal berlapis.

Ricuh di MK usai putusan sengketa Pemilukada disimpulkan sebagai buntut kewenangan yang tak seharusnya ditangani MK. Anggota DPR menilai kewenangan MK untuk menangani sengketa Pilkada justru kontraproduktif.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta penambahan jumlah personil polisi untuk pengamanan Gedung MK. Hal ini buntut kericuhan sidang sengketa pilkada Maluku Rabu (14/11) kemarin.