Kasus dugaan suap ke hakim konstitusi telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki percaya, KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut.

RUUK DIY telah dikirimkan ke Setneg dan menunggu teken Presiden SBY untuk dimajukan ke DPR. Draf antara lain berisi mekanisme pemilihan untuk Gubernur dan Wagub DIY. Mekanisme ini berbeda dengan yang disepakati DPD.

Meskipun anggaran pendidikan di Indonesia terus meningkat. Namun masih ada juga sekolah yang memprihatinkan. Misalnya SMP Negeri III Pasemah Air Keruh, kabupaten Empat Lawang, Sumatra Selatan, yang harus menggunakan satu ruang buat tiga kelas.

Istri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menilai permintaan berbagai kalangan agar suaminya mundur dari Partai Golkar tidak adil. Pasalnya, Sultan punya hak untuk aktif berpolitik seperti warga negara lainnya.

Tabloid dwi mingguan, Suara Islam menyayangkan sikap Syafii yang tidak menggunakan hak jawab sesuai UU Pers terkait berita apartemen milik Syafii. Selain itu, Suara Islam sangat menyayangkan tindakan tidak pantas keluar dari mulut Syafii pada konferensi pers kemarin.

Tim investigasi internal Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai Refly Harun yang bertugas menelusuri dugaan suap di MK sudah selesai bekerja. Tim menghasilkan empat rekomendasi, salah satunya bila ditemukan pelanggaran pidana perlu ditindaklanjuti ke KPK.

Tabloid Suara Islam disomasi Syafii Maarif terkait pemberitaan soal apartemen mewah milik Syafii. Pihak Syafii merasa tidak pernah dikonfirmasi soal pemberitaan itu. Menanggapi hal tersebut, Tabloid Suara Islam mengaku sudah coba menghubungi Syafii.

Melalui kuasa hukumnya, Syafii Maarif, segera mengirimkan somasi kepada redaksi tabloid Suara Islam atas pemberitaan yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya dan mengadu ke Dewan Pers.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif membantah menerima apartemen senilai Rp 2 miliar dari Aburizal Bakrie. Menurutnya, apartemen yang ditempatinya adalah milik temannya, Deddy Julianto.

Benarkah pers sudah memperjuangkan kepentingan publik lebih luas? Di tengah dikuasainya sejumlah media massa oleh konglomerat dan politisi, Menko Polhukam mengajak agar pers tidak memperjuangkan kepentingan pemilik modal dan kekuasaan politik mana pun.