Pemasangan CCTV di Dolly menurut Komnas HAM memicu kasus pemerasan oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya tidak semua masyarakat yang melintas di kawasan tersebut akan melampiaskan hasrat.

Menjadi pekerja seks komersial (PSK) bukan impian Aya (21), seorang penghuni wisma di Gang Dolly. Dia terjebak dalam dunia esek-esek itu karena persoalan keluarga yang melilitnya.

Pemilik wisma di lokalisasi Dolly mempertanyakan, kenapa Pemkot Surabaya selalu mengusik lokalisasi yang 'memperkerjakan' hampir 1.000 orang PSK. Padahal, selama ini lokalisisi ni sudah tertata rapi, dan mendapat pengawasan kesehatan.

Tak hanya pengelola wisma di Dolly yang tidak setuju pemasangan CCTV. Para pekerja seks komersial (PSK) juga menolak wacana pemerintah kota tersebut. Menurut mereka, CCTV menganggu privasi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencanakan memasang CCTV di lokalisasi Dolly. Namun, yang disayangkan, sebelum melontarkan rencana itu, pengelola tidak pernah diberitahu.

Lokalisasi Dolly tidak hanya tempat transaksi seksual melainkan sudah berevolusi jadi jaringan ekonomi yang kuat. Jaringan itu saling terkait kuat ibarat rantai yang kuat.

Bicara soal Dolly tak pernah ada habisnya. Kini lokasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu menjadi buah bibir seiring dengan rencana penutupan dan pemasangan CCTV. Dolly ternyata sudah berdiri sejak zaman Belanda.

Meski ditolak para pekerja di Lokalisasi Dolly, Pemerintah Kota Surabaya tetap akan memasang CCTV di kawasan itu. Pemkot beralasan CCTV untuk menekan angka pelacur dan keamanan.

Pemasangan CCTV untuk mengawasi Dolly dinilai sebagai langkah tepat. Langkah itu benar ketimbang menutup Dolly karena akan menimbulkan dampak sosial di masa depan.

Para pekerja di Dolly mengatakan praktek prostitusi tak hanya terjadi di Dolly saja. Namun, transaksi seksual juga terjadi di luar lokalisasi, seperti di pertokoan besar yang berkedok panti pijat, salon dan spa.