Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) telah dua kali memberikan keterangan ke Bareskrim Polri. Dia juga ditanya soal Alex Usman, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS tahun 2014.‎

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyatakan pengadaan UPS memang tanggung jawab bersama antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI). Namun eksekutif-lah yang harus bertanggung jawab pertama kali.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan DPRD, termasuk oleh Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar yang telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di DKI tahun anggaran 2014.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar ikut dalam rapat mendadak di ruang Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana. Keluar lebih dulu dari ruang rapat, Fahmi tampak emosional dan menjawab pertanyaan wartawan dengan nada tinggi. 

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar ternyata juga ikut berkumpul di ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) siang ini. Fahmi yang pernah dipanggil Bareskrim di kasus UPS ini kesal saat keluar ruangan.

Sehari setelah Abraham 'Lulung' Lunggana diperiksa Bareskrim Polri, ruang kerjanya di DPRD DKI hari ini jadi tempat kumpul-kumpul pimpinan DPRD. Apa yang dibahas?

Kepala Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Menenggah Jakarta Selatan, Alex Usman, ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. 

Korupsi pengadaan UPS di APBD DKI 2014 dibongkar. Kabareskrim Komjen Buwas, Gubernur Ahok hingga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung kompak mengusut tuntas kasus ini agar terang benderang, terungkap dalam 3 komitmen ini:

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendukung kesepakatan pembentukan Satgas antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Taufik berharap Satgas ini bertaji mengungkap perkara korupsi.

Penyidik Bareskrim Polri 'tancap gas' memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Lulung. Kolega yang juga pimpinan DPRD, M Taufik menyebut pemeriksaan wajar dilakukan untuk membuat terang perkara.