Petisi online yang digagas Onno W. Purbo disambut antusias pengguna internet. Terbukti, dalam waktu singkat, ombak dukungan yang datang sudah melebihi 7.000 tandatangan.

Bagi perusahaan asing yang berkantor di Indonesia, internet diakui sangat krusial bagi kelangsungan bisnis mereka. Itu sebabnya, mereka pun langsung kalang kabut setelah mendengar kabar internet terancam mati total.

Wakil Ketua MA bidang Yudisial, M Saleh, turun tangan mengadili permohonan PK yang diajukan PT Berkah Bersama terkait sengketa TPI. PT Berkah menyatakan kasus itu tidak terkait dengan Hary Tanoesoedibjo.

Kementerian Kominfo berharap penyelenggara jasa internet (ISP) tak lantas mematikan bisnisnya, pasca dieksekusinya mantan Dirut IM2 Indar Atmanto. Kominfo memastikan bakal membela ISP sehingga 'kiamat internet' tak harus terjadi.

Kekhawatiran praktisi dan penyelenggara jasa internet (ISP) akan keberlangsungan internet Indonesia akhirnya membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar pertemuan khusus.

Mantan jaksa Urip Tri Gunawan mengajukan PK atas kasus penyuapan yang menjeratnya sehingga divonis 20 tahun penjara. Jaksa KPK menanggapi permohonan ini, lalu mementahkan semua novum atau bukti baru yang dipaparkan Urip.

Sejumlah penyelenggara jasa internet (ISP) tengah was-was menjalankan bisnis internet sehingga memperingatkan kemungkinan datangnya 'kiamat' internet.

Dua hakim adhoc yakni Slamet Subagyo dan Joko Subagyo mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Anas Urbaningrum. 

Di era serba internet seperti sekarang ini, sulit dibayangkan kalau koneksinya beneran mati total. Industri bakal kalang-kabut? Yang pasti, Indonesia akan kembali ke masa 20 tahun silam seperti saat internet belum hadir di negeri ini.

KPK telah memastikan akan mengajukan banding karena tidak terima dengan vonis Anas Urbaningrum. Salah satu poin yang akan diperjuangkan oleh KPK adalah pencabutan hak politik Anas.