Kesalahan MA membatalkan vonis mati gembong narkoba terus menumpuk. Selain melanggar UUD 1945 dan melawan perintah Ketua MA, putusan itu juga menabrak yurisprudensi MA. Duh!

Putusan MA dinilai nyata-nyata melanggar UUD 1945 karena membatalkan vonis hukuman mati gembong narkoba dengan dalih melanggar HAM. Oleh karenanya, putusan ini dapat dibatalkan MK.

Putusan MA yang menganulir vonis hukuman mati gembong narkoba dikecam banyak pihak. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan setuju putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap bisa diuji di MK.

Dr Irman Putra Sidin menyatakan MK bisa membatalkan putusan MA yang memvonis mati gembong narkoba. Hal ini senada dengan pendapat hakim konstitusi Maruarar Siahaan.

Hakim konstitusi Soedarsono dan Maruarar Siahaan berpendapat MK bisa menilai putusan MA."Tidak ada tindakan lembaga negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi menjadi sah," tegas Maruarar.

Putusan MA yang membatalkan vonis mati gembong narkoba ternyata belum final. Angin segar ini dihembuskan oleh pakar hukum tata negara Dr Irmanputra Sidin. Apa solusinya?

Putusan MA yang membebaskan vonis hukuman mati kepada gembong narkoba dengan alasan HAM dikhawatirkan berdampak sistemik. Sebab saat ini banyak terpidana mati kasus teroris.

Pengamat Hukum dan Tata Negara UI Jimly Asshiddiqie menilai putusan Hakim Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman mati bagi pengedar narkoba karena alasan Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai salah. Karena permasalahan mengenai HAM merupakan ranah kompetensi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua kali MA membatalkan hukuman mati bagi bandit narkoba. Pertama dijatuhkan kepada Hillary K Chimezie dan Hengky Gunawan. Banyak yang mengecam tapi ada pula yang mendukung.

Pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Hengky Gunawan oleh MA menuai banyak tanda tanya. Padahal tidak sedikit generasi muda bangsa Indonesia yang mati sia-sia karena barang haram tersebut.