Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menilai Keputusan MK yang mengabulkan permohonan YUsril Ihza Mahendra adalah tamparan serius bagi pemerintahan SBY. SBY harus mengisi kekosongan dengan memilih Jaksa Agung yang kredibel untuk memperbaiki citranya.

Partai Demokrat menilai Putusan MK bahwa Jaksa Agung ilegal bukan karena kesalahan Presiden yang lalai melantik Jaksa Agung. PD meyakini hal tersebut terjadi karena UU Kejaksaan Agung yang multitafsir.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan MK yang membuka fakta bahwa Jaksa Agung Hendarman Supanji tidak sah telah melukai hati rakyat. Presiden telah mempertaruhkan kredibilitasnya dengan lalai melantik Jaksa Agung.

Pasca putusan Mahamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung mengalami kekosongan kekuasaan. Menurut UU Kejaksaan, Wakil Jaksa Agung otomatis langsung menjalankan tugas Jaksa Agung hingga ada Jaksa Agung baru.

Komisi III DPR meminta Presiden sesegera mungkin menunjuk Jaksa Agung pengganti Hendarman Supanji. Hal ini menyusul keputusan MK yang mempertegas posisi Hendarman sudah bukan sebagai Jaksa Agung.

Staf Khusus Kepresidenan Denny Indrayana menganggap putusan MK tidak berpengaruh terhadap posisi Hendarman Supandji. Menurut Denny, tak ada klausul khusus putusan MK yang menyatakan jika Hendarman harus berhenti.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Kejaksaan yang diajukan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Sehingga sejak hari ini pukul 14.35 WIB Hendarman Supandji sudah tidak bisa menjabat sebagai Jaksa Agung.

Tersangka kasus Sisminbakum Yusril Ihza Mahendra memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Yusril mengaku dimintai keterangan sebagai saksi kasus Sisminbakum.

Tersangka kasus korupsi Sisminbakum, Yusril Ihza Mahendra, tak akan menjawab pertanyaan jaksa. Yusril dan kuasa hukumnya masih menunggu putusan MK terkait gugatan uji materil terhadap UU Kejaksaan.

Pemerintah akan melepas seluruh sahamnya di 3 BUMN melalui strategic sales di 2011. Dari penjualan saham ketiganya pemerintah berharap bisa meraup dana Rp 340 miliar.