Rapat Paripurna Istimewa DPRD semula akan membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK RI).

Adanya wacana UP2DP atau yang selama ini dikenal sebagai dana aspirasi DPR sebesar Rp 11,2 triliun memunculkan gelombang penolakan dari publik.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Olly Donkokambey mengatakan pihaknya belum bersikap karena masih menunggu keputusan dari pemerintah.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan semua fraksi di DPR awalnya menyetujui Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP).

Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM saat ini menggelar rapat kerja, salah satunya membahas target produksi minyak (lifting) di RAPBN 2016.

DPR melontarkan wacana terkait dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota untuk pembangunan di daerah pemilihan masing-masing. Wacana ini pun menuai kritikan dari berbagai pihak karena dinilai melenceng dari fungsi legislatif itu sendiri.

Pemerintah tetap akan memberikan subsidi minyak solar Rp 1.000/liter. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan dengan Komisi VII DPR.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan anggaran infrastruktur PU 2016 sebesar Rp 126 triliun.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin berharap pergantian Panglima TNI tidak menjadi gaduh. Ditunjuknya KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan hak prerogatif presiden.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan mendukung pengajuan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun dalam APBN 2016. Meski begitu, dia memastikan bahwa dana itu harus dikelola secara transparan dan ada pertanggungjawabannya.