Ternyata warga dari luar kota DKI Jakarta bisa mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat alias 'Balsem' di kantor pos di Jakarta. Syaratnya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan Kantor Pos dari kampung dan surat domisili dari RT setempat.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai adanya beberapa penerima BLSM yang masih memiliki kondisi sosial baik merupakan hal yang normal. Pasalnya, dalam pelaksanaan suatu kebijakan selalu ada human error.

Delapan Desa di Garut Tolak Balsem

"Jika ada kekeliruan, nanti ada mekanisme musyawarah desa atau kelurahan untuk memperbaikinya, ya RT dan RW. Pada dasarnya bisa dilakukan koreksi data," kata Menko Kesra, Agung Laksono.

Pemerintah akan mencoret apabila orang yang diberikan kartu perlindungan sosial (KPS) ternyata tidak berhak.

Realisasi penyerapan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) tergolong rendah. Apa yang menjadi penyebab utama?

Sanadji (67), adalah Ketua RT 15/RW 04 di Kelurahan Senen, Jakarta Pusat. Sanadji memiliki rumah seukuran 3x2 meter yang ditinggali bersama 4 cucu, 1 cucu menantu dan 1 cicitnya. Kendati demikian, Sanadji tak dapat Bantuan Langsung Sementara alias 'Balsem'.

Saat warga miskin antre mendapatkan Balsem, Mbok Warkem (65) berada di rumah kecilnya yang dibangun dari hasil gotong royong warga. Perempuan tua sebatang kara asal Banyumas ini hanya bisa pasrah. Warga tidak terima dan menanyakan ke pemerintah setempat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjamin akhir Juni 2013 seluruh Kartu Perlindungan Sosial (KPS) berjumlah 15,5 juta sudah dibagikan semuanya. 

Bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) mulai dibagikan kepada keluarga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Pembagian Balsem menurut pemerintah lebih tertib.