Perbincangan yang sedang hangat di masyarakat Indonesia, terutama warga Jakarta adalah pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selain premium subsidi, solar subsidi juga dibatasi dibeberapa tempat.

Kini pengendara tak bisa lagi menikmati solar bersubsidi di wilayah Jakarta Pusat. Namun pembatasan subsidi BBM itu menurut Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama harus menunggu kesiapan transportasi umum di ibu kota.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng geram, kebijakan pengendalian BBM subsidi yang dikeluarkannya disebut kebijakan 'banci' atau tidak tegas.

BPH Migas melarang penjualan solar subsidi di seluruh SPBU wiilayah Jakarta Pusat (Jakpus). Apakah akan ada daerah lain yang terkena kebijakan ini?

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng mengungkapkan alasan mengapa lebih memilih menghapuskan solar subsidi daripada premium.

Pertamina memangkas 50% pasokan solar ke pembangkit listrik milik PLN di beberapa wilayah. Hal tersebut tentu berdampak pada pasokan listrik ke masyarakat.

Kepala BPH Migas menjelaskan bahwa program RFID merupakan milik Pertamina dan PT INTI. Jadi protes Wagub Basuki Purnama harus disampaikan ke dua BUMN itu.

Gubernur BI, Agus Martowardojo menyambangi Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota DKI Jakarta. Selain membahas perkembangan ekonomi Jakarta, Jokowi juga sempat menanyakan persoalan ekonomi nasional.

Seperti halnya Toyota, Suzuki merasa pembatasan BBM subsidi takkan berpengaruh pada penjualan merek mobil berlogo S tersebut. Beli mobil sekarang sudah menjadi kebutuhan dan menjadi alat untuk menaikkan status seseorang.

BPH Migas melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi. Pengusaha otomotif menilai kebijakan kenaikan harga lebih efektif untuk mengontrol konsumsi BBM.