DPRD Surabaya berupaya melakukan pendekatan ke pihak RSU dr Soetomo agar memberikan toleransi bagi warga miskin Surabaya mendapatkan pengobatan gratis.

Giliran mobil dinas para Camat di Surabaya dipersoalkan dengan tudingan melanggar Permendagri No 7 Tahun 2006. Sebagai pejabat eselon III, Camat dinilai tidak berhak mendapat mobil Isuzu Panther Smart Turbo.

Pemkot Surabaya mengajak dewan konsultasi ke Kemendagri mengenai keabsahan pembelian puluhan mobil. Namun Ketua DPRD Wisnu Wardhana justru menantang Walikota Tri Rismaharini ke KPK.

Pimpinan DPRD Surabaya akan menemui Gubernur Jatim Soekarwo untuk mengusahakan warga miskin Surabaya non kuota Jamkesmas dan Jamkesda bisa berobat gratis lagi di RSU dr Soetomo.

Di saat Pemkot Surabaya memborong puluhan mobil Isuzu Panther dan 5 Mitsubishi Pajero, warga miskin klenger karena tak lagi bisa menikmati pengobatan gratis di RSU dr Soetomo.

Berbeda dengan pasien jamkesmas dan jamkesda non kuota di Surabaya yang dikenakan biaya bagi pasien miskin, pasien dari luar daerah Surabaya tetap dilayani seperti biasa.

Per 5 Desember, RSU dr Soetomo menepati janjinya menarik uang layanan kesehatan bagi pasien miskin, yang sebelumnya gratis ditanggung Pemkot Surabaya dalam program jamkesmas dan jamkesda non kuota.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf juga bersuara terkait belum terbayarnya hutang biaya berobat warga miskin non kuota jamkesmas maupun jamkesda. Gus Ipul mendesak pemkot segera membayar hutangnya sebesar Rp 52 miliar.

Biaya pengobatan warga miskin Surabaya non kuota jamkesmas maupun jamkesda sebesar sekitar Rp 52 miliar belum dibayar ke RSU dr Soetomo, walikota Surabaya dinilai mementingkan urusan pesta dan makan enak.

Isu pengadaan lima mobil Mitsubishi Pajero yang akan dipersembahkan Pemkot Surabaya untuk muspida kembali diungkit. Dugaan adanya penyimpangan harga dilaporkan ke Kejati Jawa Timur.