Wakil Ketua DPRD DKI periode 2014-2019, Abraham 'Lulung' Lunggana dua kali diperiksa Bareskrim Polri dan disebut tahu banyak soal proyek pengadaan UPS. Namun Lulung membantah ikut dalam pembahasan pengadaan UPS.

Untuk kerja legislasi, ada 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus selesai diparipurnakan oleh DPRD DKI dalam tahun ini. Hanya satu saja yang sudah selesai, yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2014.

Kasus dugaan korupsi UPS terus bergulir dengan menyeret nama-nama baru dari kalangan anggota DPRD DKI. Saling tuding antar politikus Kebon Sirih itu pun tak terelakkan.

Kemarin, ada rapat mendadak antara Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana dengan para Pimpinan DPRD DKI, termasuk Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar. Namun ketika Fahmi Keluar, entah kenapa dia menjawab dengan 'nada tinggi'‎ saat ditanya awak media.

Beda sikap ditunjukkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan para penghuni Gedung DPRD DKI terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Jika Ahok tetap berani, para anggota DPRD mulai ketakutan.

Lulung memberikan keterangan seputar kasus pengadaan UPS tahun 2014. Ia berpendapat kasus ini usulan dan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Lulung juga siap ditahan apabila terbukti bersalah, terangkum dalam 5 keterangan ini:

Di tengah pengusutan kasus korupsi UPS, sejumlah anggota DPRD DKI berkumpul bersama Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana. Mungkinkah ini sinyal-sinyal ketakutan dari para anggota dewan saat kasus ini kian terang?

Sebelum Abraham Lunggana (Lulung) menghadiri panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan, ruangan Wakil Ketua DPRD DKI itu digeledah oleh penyidik. Dia pun menjelaskan soal tujuh item barang yang disita dari ruangannya.

Abraham Lunggana bakal kooperatif dengan Bareskrim Polri yang tengah menyidik kasus dugaan korupsi UPS DKI tahun 2014. Lulung mempersilakan dirinya ditahan bila terbukti bersalah.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) sudah dua kali dimintai keterangan pihak Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS tahun 2015. Lulung menyatakan, dirinya lebih baik mengikuti proses hukum dan tak mau sesumbar.‎