Mantan hakim Asep Iriawan yang pernah mengeluarkan 5 kali vonis mati kepada gembong narkoba meminta Komisi Yudisial memeriksa Imron Anwari CS. Menurutnya KY harus menaruh curiga terhadap hakim yang gemar memberi 'diskon'.

Ketua MK Mahfud MD memandang putusan MA terkait PK MA yang membatalkan hukuman mati merupakan wewenang hakim. Jadi apapun keputusan hakim adalah benar dan adil di mata hukum.

Sejumlah aliansi masyarakat mendatangi KY dan meminta KY agar mengusut putusan MA yang membebaskan sejumlah gembong narkoba. Mereka merasa prihatin terhadap putusan tersebut.

Alasan HAM sebagai dalih membatalkan vonis mati gembong narkoba menuai kontroversi. MA menyayangkan putusan tersebut tetapi tidak bisa berbuat apa pun terhadap hakim agung Imron Anwari dkk.

Imron Anwari dkk membatalkan hukuman mati dengan alasan melanggar HAM dan UUD 1945. Padahal hukuman mati belum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan masih ada dalam UU.

MK menolak uji materi UU Intelijen Negara. MK berpendapat, keberadaan UU Intelijen Negara justru penting untuk menghindari pengalaman kelam masa lalu.

MA membatalkan vonis mati gembong narkotika dengan alasan melanggar UUD 1945 dan HAM. Putusan ini pun dinilai melanggar konstitusi dan batal demi hukum.

Kegerahan publik atas putusan MA yang membatalkan vonis mati gembong narkotika dengan alasan HAM memuncak. Cepat atau lambat, putusan-putusan ini akan berdampak sistemik.

Kekecewaan terus datang ke hakim agung yang membatalkan vonis mati gembong narkotika dengan alasan melanggar UUD 1945. Oleh sebab itu, sudah saatnya membawa putusan MA ini ke MK.

Wamenkum HAM, Denny Indrayana menolak untuk mengomentari lebih lanjut mengenai keputusan MA yang membatalkan vonis mati terhadap gembong narkoba, Hillary K Chimezie dan Hengky Gunawan. Menurutnya itu bukan kapasitasnya.