Jubir Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul menuding ada sesuatu yang tidak beres di balik putusan MK terkait uji materi UU Kejaksaan. Dia bahkan menuding MK, lembaga yang dibuat setelah reformasi itu, tidak sebersih seperti yang dibayangkan.

Pemerintah sepertinya tetap ngotot Hendarman Supandji sah sebagai Jaksa Agung. Bahkan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yakin, tidak akan ada impeachment jika putusan itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

Keputusan MK soal Jaksa Agung menjadi polemik akibat multitafsir yang terjadi. Menurut Ruhut Sitompul polemik itu terjadi gara-gara Ketua MK Mahfud MD yang terlalu sering menanggapi putusan MK.

Bila pemerintah berkeras mempertahankan Hendarman Supandji pasca putusan MK, maka Presiden SBY dapat dianggap melanggar konstitusi. Tapi tak perlu dibawa sampai ke proses impeachment.

ICW menyatakan pengabaian Presiden terhadap putusan MK terkait uji materi UU Kejaksaan akan mempengaruhi proses pemberantasan korupsi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan jaksa agung menjadi polemik karena ditafsirkan berbeda oleh kubu pemerintah. Bagi PDIP, putusan itu sudah jelas sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan, tapi harus segera dijalankan.

Pemerintah masih menganggap bahwa jaksa agung Hendarman Supandji legal meski ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan sebaliknya. DPR meminta agar Presiden SBY tidak memperdebatkan putusan MK karena sudah final.

Mensesneg Sudi Silalahi menegaskan, pihaknya hanya berpedoman pada putusan MK tentang uji materi UU Kejaksaan, yang dibacakan hakim dalam amar putusan. Istana tidak mau melihat komentar-komentar sejumlah pihak pada putusan itu.

Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden segera mengisi kekosongan posisi Jaksa Agung yang telah dinyatakan tidak sah melalui Keputusan MK. Dengan demikian posisi Jaksa Agung tidak kosong selama Presiden mencari pengganti Hendarman.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 'menganulir' Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung menurunkan wibawa pemerintah. Hal ini harus dijadikan pelajaran penting oleh pemerintah.