Kejaksaan membenarkan telah meminta polisi untuk bertanya kepada ahli terkait pasal yang akan dikenakan kepada Prita Mulyasari. Dua ahli yang dimintai keterangan adalah ahli bahasa dan ahli teknik informatika.

Saat mengembalikan berkas Prita Mulyasari (32) ke polisi, Kejaksaan ingin Prita dijerat dengan pasal di UU ITE. Kejaksaan pun meminta polisi memeriksa saksi ahli mengenai kemungkinan diterapkannya UU tersebut.

Komisi Kejaksaan telah melayangkan surat kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji. Penyampaian surat untuk meminta hasil eksaminasi maupun hasil inspeksi kasus yang dilakukan oleh Hendarman terhadap kasus Prita Mulyasari.

Kasus yang menimpa Prita (32) menarik perhatian banyak pihak termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY menilai kasus Prita bisa menjadi koreksi pada aturan hukum kita.

Prita Mulyasari dijerat pasal 27 UU ITE  karena diduga melakukan pencemaran nama baik. Polisi selaku penyidik kasus ini mengaku bila pasal itu dimasukkan atas intruksi jaksa.

Tindakan Rahmawati Utami cs, jaksa kasus Prita Mulyasari yang menambahkan pasal ITE untuk mendakwa ibu dua anak itu dinilai fatal. Jaksa diragukan integritasnya.

Tindakan Rahmawati Utami cs, jaksa kasus Prita Mulyasari yang menambahkan pasal ITE untuk mendakwa ibu dua anak itu dinilai fatal. Jaksa diragukan integritasnya.

Penambahan pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi permasalahan penting kasus Prita Mulyasari (32). Adalah jaksa Kejati Banten, Rahmawati Utami, yang selalu berkoordinasi dengan polisi saat menangani kasus itu.

Sebuah kenyataan pahit harus diterima Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hasil eksaminasi terhadap perkara Prita Mulyasari menunjukkan adanya ketidakprofesionalan jaksa.

Prita Mulyasari menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit OMNI International karena terjerat pasal 27 dalam UU ITE. Padahal, seharusnya Prita cukup dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP.