BNN menyayangkan putusan MA yang membatalkan vonis mati pemilik pabrik ekstasi, Hengky Gunawan demi HAM. Sebab ada 15 ribu nyawa orang terenggut karena mengkonsumsi narkoba!

Putusan MA yang mengubah hukuman mati menjadi 15 tahun penjara bagi pemilik pabrik ekstasi, Hengki Samuel mendapat kritikan keras. Apa penjelasan resmi MA?

MK tidak mau mengomentari putusan MA yang membebaskan pemilik pabrik ekstasi dengan alasan HAM dari hukuman mati menjadi 15 tahun penjara.

Putusan MA yang menganulir vonis mati bagi pemilik pabrik ekstasi, Henky Gunawan disayangkan. Mantan hakim Asep Irawan, mengatakan hakim agung membaca UUD 1945 secara lengkap.

MA mengubah vonis pidana mati pemilik pabrik sabu Hengky Gunawan menjadi penjara 15 tahun. MA diminta konsisten dalam memutus perkara kasus besar.

Nilai-nilai dan ideologi Pancasila tidak pernah selesai dibicarakan karena sifatnya yang abstrak. Menurut mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie, perlu adanya lembaga khusus untuk menangani masalah Pancasila.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebutkan pada posisi keempat sebagai parpol dengan jumlah kader terbanyak yang tersangkut masalah hukum berdasarkan data Kesekretariatan Kabinet. PPP tidak menampik kebenaran data itu, namun justru akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi internal.

Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dinilai tidak main-main. Seskab Dipo Alam menyatakan sejak diangkat sebagai presiden pada bulan Oktober 2004 hingga kini, SBY sekurang-kurangnya telah 11 kali mengingatkan adanya kongkalingkong dalam pelaksanaan APBN.

Partai Golkar merespon santai data Setkab yang menunjukkan politisinya paling banyak terlibat kasus korupsi. Golkar yakin, masyarakat tak mudah percaya data dari Istana.

PD menduduki peringkat ketiga yang pejabatnya paling banyak bermasalah kasus hukum. Waketum PD Max Sopacua lega mengetahui partainya bukan yang terkorup.