PDIP menjadi fraksi pengusul hak angket pajak yang anggotanya paling banyak tidak hadir dalam voting malam ini. PDIP segera melakukan evaluasi internal.

Gugurnya pengusulan hak angket DPR tentang mafia pajak turut mengubah konstelasi di Setgab Partai Koalisi. Partai Demokrat mempersilakan Golkar dan PKS, yang berseberangan dengan mendukung angket, untuk keluar dari koalisi.

Di antara fraksi yang menyetujui hak angket pajak, adalah FPDIP yang tidak memaksimalkan kehadiran anggotanya. Sebanyak 7 anggota FPDIP tidak hadir.

Jantung para politisi penolak hak angket dag dig dug. Hati mereka tidak tenang, was-was. Suasana batin yang tidak menentu itu makin diperparah setelah mengetahui ada 12 anggota PPP tidak hadir di sidang paripurna. Hayo .. ke mana?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh partai pengusung hak angket mafia pajak legowo menerima hasil paripurna. Keputusan yang diambil melalui proses yang demokratis harus dihormati.

Partai Golkar kecewa dengan hasil paripurna DPR yang menolak hak angket mafia pajak. Golkar tetap mendorong agar mafia pajak segera dituntaskan.

Hak angket mafia pajak gugur di paripurna setelah melewati proses voting yang ketat. Sebanyak 266 anggota DPR menolak penggunaan usulan hak penyelidikan tersebut.

Tidak seperti rekan-rekannya di Fraksi PKB yang lain, Lily Wahid dan Effendi Choirie menyetujui usulan penggunaan hak angket DPR tentang mafia pajak.

145 anggota Fraksi Partai Demokrat mengadiri rapat paripurna pengambilan keputusan hak angket mafia pajak. 1 Anggota FD dari komisi XI Vera Febyanthy mengikuti paripurna dalam keadaan sakit.

Anggota DPR saling lempar sindiran sesaat jelang rapat paripurna hak angket mafia pajak. Jhonny Allen, politisi Demokrat diusulkan jadi Ketua KPK dan Bambang Soesatyo politisi Golkar diusulkan jadi Menko Kesra. Loh?