Setelah sempat jadi polemik, akhirnya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Khusus Yogyakarta disahkan. Pengesahannya oleh DPR diputuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri hanya 200-an orang dari 550 anggotanya.

"Harus segera diselesaikan supaya komisi III segera menuntaskan fit and proper test calon anggota Komnas HAM sesegera mungkin," desak Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Teguran dari Presiden SBY kepada anak-anak yang tertidur di tengah pidato peringatan Hari Anak Nasional, dinilai wajar. Teguran itu, menurut Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, layaknya teguran teguran dari seorang ayah kepada anaknya.

Pimpinan DPR akan segera menyurati Presiden SBY untuk mengusulkan perpanjangan masa jabatan Komisioner Komnas HAM. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kevakuman di Komnas HAM.

Komnas HAM terancam eksistensinya karena masa jabatan komisoner yang lama akan berakhir hari ini. Padahal, proses pemilihan komisioner baru di DPR belum tuntas. Pramono Anung menyebut kesalahan ada di Komnas HAM.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengapresiasi putusan MK yang memutuskan parliamentary threshold (PT) 3,5 persen berlaku untuk DPR dan mewajibkan semua parpol diverifikasi. Putusan MK dinilai adil.

Sepekan sudah libur lebaran berakhir, tapi aktivitas di Gedung DPR masih sepi. Mengapa? Salah satu alasannya, hari Rabu (29/8) baru dimulai rapat paripurna.

Menurut catatan Kepolisian, sampai dengan hari ini ada 908 pemudik meninggal dunia. "Aneh sekali setiap tahun ada korban mudik begitu banyak," kata Pramono Anung.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung enggan menjawab mengapa Pansus RUU Desa memilih kunjungan kerja ke Brasil. Menurut Pramono, 13 anggota Pansus RUU Desa yang harus menjelaskan alasan keberangkatan kontroversial tersebut.

13 Anggota Pansus RUU Desa DPR berkunjung ke Brasil. Mereka berangkat Minggu kemarin dan akan berada di Brasil selama sepekan. Kunjungan ini direstui pimpinan DPR.